KEGIATAN GAEKI 2017 (Terkini)

Memasuki  tahun 2017, GAEKI  sebagai  mitra Pemerintah RI untuk mewakili private sector di berbagai forum terus melanjutkan peran aktif dalam berbagai even perkopian baik didalam dan di luar negeri

1.  Penyusunan Naskah Akademis Hasil FGD PPN

Sesuai hasil FGD pada tanggal 14 Desember 2016 yang membahas tentang “Dampak Pengenaan PPN pada Komoditi  Hasil Perkebunan (masing-masing komoditi)” , antara lain diikuti oleh beberapa anggota asosiasi kakao, karet, kopi dan teh, serta dari KADIN dan KEIN (Komisi Ekonomi dan Industri Nasional), telah disusun Naskah Akademi Hasil FGD PPN terhadap Hasil Perkebunan Berbasis Perkebunan Rakyat oleh Ibu DR. Aviliani.

Lebih lanjut Forum Komunikasi Dewan Komoditi Perkebunan (FKDKP) bersama KADIN telah menyampaikan surat permohonan kepada Kepala BKF Kemenkeu terkait “PPN tidak dipungut” yang diperkuat dengan adanya Putusan MK no 39/2016 tentang Pengenaan PPN terhadap Komoditi Pangan.

Surat permohonan tersebut diajukan terkait Putusan Mahkamah Agung No. 70P/HUM/2013 yang mencabut sebagian pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007 tentang Barang Hasil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Rakor Kementerian Perdagangan.

GAEKI berpartisipasi aktif menggelar pameran pada acara Rapat Kerja (raker) kemendag Tahun 2017 yang bertemakan “Tata Perdagangan untuk Gerakkan Ekonomi Domestik dan Tingkatkan Ekspor”, pada tanggal 20-22 Februari 2017, bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta

 

Link :

https://www.caknun.com/2017/jangan-rakus-dan-serakah-jangan-pula-mengalahkan-yang-lain/

http://mepnews.id/2017/02/24/cak-nun-kalau-mengikuti-pancasila-tuhan-adalah-ownernya/

https://seruji.co.id/peristiwa/cak-nun-persoalan-utama-indonesia-nasionalisme-versus-keserakahan/

3. Kantor Sekretariat GAEKI di Jakarta

Terhitung pertanggal 1 Februari 2017 GAEKI telah membuka kantor sekretariat di GEDUNG  KOPI  JL. RP. SOEROSO NO 20.  JAKARTA PUSAT. TLP. 021-22393692 (10330), E Mail : Gaekijakarta@gmail.com

4. Implementasi BTKI 2017

BTKI adalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang memuat sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia, meliputi Ketentuan Untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS), Catatan, dan Struktur Klasifikasi Barang yang disusun berdasarkan Harmonized System (HS) dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature(AHTN).

Adalah sistem klasifikasi barang yang diterapkan secara seragam pada penomoran barang sampai dengan tingkat 8 (delapan) digit di seluruh negara anggota ASEAN berdasarkan Protocol Governing The Implementation of AHTN.

Penyebutan BTKI 2017 selanjutnya merujuk pada sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia mulai 1 Maret 2017.

Link :

http://repository.beacukai.go.id/download/2017/02/781f04638dd345204ed7ea0e92c027ff-1–sos-btki-2017-penjelasan_rev.pdf

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2017/6~PMK.010~2017Per.pdf

http://elisabethanggia.com/pemberlakuan-btki-2017/

http://www.beacukai.go.id/faq/faq-terkait-buku-tarif-kepabeanan-indonesia-btki-.html

http://www.beacukai.go.id/berita/update-patch-modul-terkait-pemberlakuan-btki-2017.html

5. Sidang ICO di London

GAEKI turut diundang sebagai Private Sector bersama Delri pada acara the 119th Session of the International Coffee & Council ICO meetings  pada tanggal 13-17 Maret 2017 di London

Sidang Dewan ICO antara lain telah memutuskan secara konsensus untuk menunjuk Mr José Dauster Sette sebagai Direktur Eksekutif ICO periode 2017 – 2022.

Link :

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pr-289e-new-ed.pdf

https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/sala_de_prensa/detalle/jose_dauster_sette_elegido_nuevo_director_ejecutivo_de_la_oic/

http://coffeetv.co.kr/?p=25356

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/15908-eleicao-de-jose-dauster-sette-para-o-cargo-de-diretor-executivo-da-organizacao-internacional-do-cafe

http://www.coffeeandcocoa.net/2017/03/20/ico-appoints-new-executive-director/

http://coffeetea.ru/en/news-single/item/9745/

http://gcrmag.com/news/article/ico-appoints-new-executive-director

6. Registrasi Kepabeanan

Terkait berlakunya PMK 179 Tentang REGISTRASI KEPABEANAN,  junto PER-4/BC/2017 sebagai petunjuk teknisnya. Bahwa kelengkapan dalam Registrasi Kepabeanan salah satu syaratnya adalah mempunyai NPWP + EFIN.

Sesuai PER-4/BC/2017 BAB VI Pasal 31 tentang blokir karena Pelaporan Pajak. Pemblokiran oleh Bea Cukai akan berlaku apabila dalam 2 tahun belum melaporkan SPT. Blokir langsung oleh Kantor Palak, yang mulai berlaku per 1 Maret 2017.

Link : 

  1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 06 TAHUN 2017 Tentang Registrasi Kepabeanan : https://oygabusmi.files.wordpress.com/2016/12/179pmk-042016per.pdf
  1. PER-4/BC/2017 Tgl 14 Februari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan Berlaku 01-Mar-2017 : http://bcjakarta.beacukai.go.id/app/admin/public/media/files/1488330697-per042017.pdf

7. Pertemuan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden 16 Maret 2017

GAEKI berpatrtisipasi aktif menghadiri undangan Prof. Dr. Sri Adiningsih, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, dalam pertemuan yang dengan thema “Peran Perkebunan dalam mengurangi kemiskinan & ketimpangan” yang diselenggarakan di Jakarta pada Tanggal 16 Maret 2017.

Prof. Dr. Sri Adiningsih, Ketua Watimpres dan Bp. NunungNuryartono, Ph.D Sekretaris  Watimpres antara lain menyampaikan perkembangan perkebunan yang mencapai hampir 50%  menghidupi rakyat Indonesia, dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Kementerian Pertanian memberikan alokasi bantuan dana sebesar IDR 1-1,5 Triliun untuk kebutuhan komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan. Diantaranya untuk peremajaan lahan yang rata2 usianya sudah  30 tahun, agar produktifitas meningkat.

Dalam kesempatan tsb. beberapa harapan dari pelaku usaha perkebunan menyampaikan kepada pemerintah agar :

  1. Dapat meninjau kembali PPN, karena memberatkan petani, eksportir, kalah bersaing dengan pelaku komoditas lain yang tanpa dibebani PPN.
  2. Dapat meninjau ulang Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena manfaatnya belum menyentuh kepada petani, supaya dapat diadakan replanting.
  3. Dapat meningkatkan pelayanan tenaga penyuluh yang diajarkan ke petani supaya mandiri, terutama kepada petani komoditi kopi dan kakao yang banyak beralih kesawit, karet dan komoditi lain. Sehingga berpengaruh terhadap rendahnya produktifitas petani kopi.

Dihimbau agar dari masing2 Asosiasi Komoditi dll dapat segera membuat surat esmi/via email mengenai  masukan2 /usulan2 yang ditujukan kepada Tim Wantimpres.



Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

This entry was posted on 20/03/2017 and is filed under Kegiatan. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.