GAEKI

Menteri Perdagangan RI, Bapak Rachmat Gobel  menerima kunjungan Ketua Umum Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI), Bapak Hutama Sugandhi di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, pada hari Selasa 13 Januari 2015. Mendag didampingi oleh Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Ibu Nurlaila Nur Muhammad, SE, MA, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Bapak Drs. Partogi Pangaribuan, beserta  Staf […]

Pada  tanggal  15 Desember 2014, Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi oleh Menteri BUMN dan Wakil Menteri Keuangan. GAEKI menyampaikan permasalahan terkait diterapkannya kembali Ppn 10% atas hasil pertanian termasuk Kopi, menyusul dibatalkannya PP31 th 2007 dengan putusan MA RI No: 70P/ HUM/2013. Pada prinsipnya bahwa permasahan yang timbul adalah […]

TEMPO.CO , Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan RI menargetkan ekspor di sektor makanan dan minuman olahan terdongkrak 9,5 – 10,5 persen. Direktur Jenderal PEN Nus Nuzulia Ishak mengatakan, sebagai penghasil kopi terbesar ke-3 di dunia setelah Brazil dan Vietnam, Indonesia ingin ekspor kopi tahun ini melampaui pencapaian tahun lalu. “Tahun lalu […]

Kemenperin terbitkan SNI wajib untuk kopi instan Jumat, 24 Oktober 2014 14:47 WIB Pewarta: Sella Panduarsa Gareta Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib terhitung 17 Oktober 2014. “Kopi instan merupakan salah satu produk pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat,” kata […]

Bambang Supriyanto   –   Kamis, 21 Agustus 2014 Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (Gaeki) mendesak pemerintah tidak menerapkan pungutan PPN 10% terhadap komoditas kopi guna meningkatkan daya saing dan menjamin iklim usaha yang kondusif. Sebaliknya, kata Ketua Umum Gaeki Hutama Gandhi, dalam jangka panjang guna pengembangan kopi dan sektor pertanian perlu dilakukan revisi UU No.18 Tahun […]

Oleh Mona Tobing – Senin, 18 Agustus 2014 | JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kementan) sadar betul putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 70 Tahun 2014 yang membatalkan sebagian Perpres No.31/2001 tentang impor dan penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat startegis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% berdampak besar bagi petani. Lantaran itu, Kementan kini […]

Husen Miftahudin – 13 Agustus 2014 19:27 wib Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi akan mengirimkan surat kepada Menko Perekonomian Chairul Tanjung. Apa pasal? Surat tersebut sebagai tindak lanjut mengenai kekecewaannya terhadap pembatalan sejumlah pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. Adapun pasal tersebut berisi tentang penetapan hasil pertanian yang dihasilkan dari usaha […]

Husen Miftahudin – 14 Agustus 2014 Metrotvnews.com, Jakarta: Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% akibat pembatalan dari Mahkamah Agung (MA) terhadap sejumlah pasal Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 membuat para pengusaha pusing tujuh keliling. Hal tersebut membuat modal yang harus disiapkan para pengusaha menjadi lebih besar. Pasal yang dibatalkan itu mengenai penetapan hasil […]

Petani Tolak Pajak PPn 10% Produk Pertanian by ADMIN on 09 AGUSTUS 2014 MAKASSAR, UPEKS–Sejumlah petani holtikultura menyatakan menolak adanya kebijakan pemerintah dalam hal Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang memberlakukan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10% terhadap semua hasil pertanian segar yang dihasilkan oleh petani. Penolakan terhadap kebijakan tersebut disampaikan, Ketua Umum DPW Asosiasi Petani […]